Kompleksitas Perizinan 16 Sektor PTSP BP Batam
Pelimpahan PP 25 & 28 Tahun 2025 membuka 2.400+ jenis izin di PTSP BP Batam — tapi UMKM sering bingung kanal OSS, IBOSS, dan kewenangan Pemko vs BP di kawasan KPBPB.
Bagikan
Sejak PP Nomor 25 Tahun 2025 (KPBPB) dan PP Nomor 28 Tahun 2025 (perizinan berusaha berbasis risiko) berlaku (Juni 2025), PTSP BP Batam menjadi pintu utama hampir seluruh izin strategis di kawasan FTZ — bukan lagi sekadar koordinator.
Di lapangan, ceritanya lebih rumit. Pengusaha kecil yang sudah terbiasa ke DPMPTSP Pemko kadang diarahkan ke BP Batam; yang baru investasi di Batamindo justru tidak tahu harus mulai dari oss.go.id atau iboss.go.id. Riset KADIN Q2 2026 mencatat 64% pelaku usaha salah kanal permohonan pertama — satu kesalahan pilih sub-izin, permohonan tertahan berhari-hari.
Ombudsman RI (2025) mengingatkan risiko dualisme kewenangan selama transisi: regulasi sektoral lama yang belum dicabut bisa bertabrakan dengan kewenangan baru BP Batam. BP Batam sendiri menegaskan capaian penyelesaian harian di atas 88% dan target Persetujuan Lingkungan (PL) 29 hari kerja (Permen LHK 22/2025).
Dampak ke UMKM & Industri
- Waktu tunggu izin penunjang (transportasi, obat-obatan untuk ekspor makanan, ketenagakerjaan) menahan ekspansi
- Biaya konsultan perizinan meningkat karena ketidakpastian kanal
- Investor asing menunda FDI karena kurangnya peta jalan sektor per KBLI
16 Sektor Perizinan PTSP (ringkas)
Menurut portal resmi PTSP BP Batam (2026), kewenangan meliputi sektor: kelautan & perikanan; pertanian; lingkungan hidup & kehutanan; ESDM; perindustrian; perdagangan; PUPR; transportasi; kesehatan/obat/makanan; pendidikan & kebudayaan; pariwisata; keagamaan; pos/telekomunikasi/penyiaran/sistem transaksi elektronik; pertahanan & keamanan; ketenagakerjaan — ditambah sektor peternakan/perkebunan dalam pelimpahan PP 25/2025 yang dirangkum media sebagai bagian dari klaster pertanian.
KADIN memetakan sektor bisnis anggota ke klaster PTSP ini lewat riset lapangan Q2 2026. Mulai dari kode usaha Anda: Cari KBLI Anda.
Pertanyaan Umum
- Berapa sektor perizinan yang dikelola PTSP BP Batam?
- 16 sektor kewenangan pusat dilimpahkan ke BP Batam (PP 25/2025), dengan 2.416 layanan perizinan dan non-perizinan menurut data BP Batam 2025–2026.
- Sistem apa yang dipakai untuk mengurus izin di KPBPB Batam?
- OSS RBA (nasional), IBOSS (khusus KPBPB Batam — terintegrasi OSS), dan BSW Online untuk izin tata ruang; layanan tatap muka di Mal Pelayanan Publik Batam.
- Apa hambatan utama pelaku usaha kecil?
- Dualisme kewenangan Pemko vs BP Batam saat transisi, pemilihan sub-izin yang salah di IBOSS, dan persyaratan dasar (PKKPRL, PKKH, PL) yang belum dipahami UMKM ekspor.
Gabung jaringan bisnis Batam
Daftar anggota KADIN untuk akses riset, program, dan fasilitasi perizinan KPBPB.