Pemerintah Kota Batam
Pemko Batam
🌐 https://batam.go.idBagikan
Pemko Batam berperan sebagai koordinator kebijakan daerah — dari perizinan terpadu hingga program pemberdayaan UMKM di tingkat kecamatan.
Sejak PP 25 & 28 Tahun 2025, sebagian besar perizinan di kawasan KPBPB beralih ke PTSP BP Batam (OSS/IBOSS). Kewenangan Pemko tetap relevan untuk wilayah luar kawasan kerja BP — termasuk Belakang Padang, Bulang, dan kawasan KEK tertentu — serta layanan non-perizinan daerah. KADIN mendukung MOU klarifikasi jalur Pemko vs BP Batam (rekomendasi riset perizinan 2026).
Hubungan dengan KADIN bukan simbolik. Pemko jadi mitra venue pelatihan, sosialisasi program digital UMKM, dan fasilitasi infrastruktur logistik perkotaan yang menyentuh operasional ekspor kecil.
Peran dalam Ekosistem KADIN
- Fasilitasi perizinan dan layanan terpadu — mengurangi friksi administratif pelaku usaha
- Mitra program pelatihan UMKM — koordinasi kecamatan untuk batch Pelatihan Digital 2026
- Koordinasi infrastruktur logistik — jalan akses gudang, kawasan UMKM, dan layanan publik pendukung
Ditautkan ke masalah adopsi digital UMKM, kompleksitas perizinan 16 sektor PTSP, dan solusi Program Akselerasi Digital.
Masalah Terkait
Rendahnya Adopsi Digital UMKM
Lebih dari separuh UMKM Batam belum punya kehadiran digital terstruktur — bukan karena enggan, melainkan literasi dan biaya awal yang menahan langkah pertama.
Kompleksitas Perizinan 16 Sektor PTSP BP Batam
Pelimpahan PP 25 & 28 Tahun 2025 membuka 2.400+ jenis izin di PTSP BP Batam — tapi UMKM sering bingung kanal OSS, IBOSS, dan kewenangan Pemko vs BP di kawasan KPBPB.
Keterlambatan Omnichannel UMKM Perdagangan
UMKM ritel dan kuliner Batam masih mengandalkan offline — channel digital ada tapi belum terintegrasi dengan operasional harian dan distribusi regional.
Biaya Logistik Ekspor UMKM Tinggi
Waktu tempuh dan biaya dokumen kepabeanan jadi hambatan nyata UMKM yang ingin mengekspor lewat FTZ Batam — bukan sekadar isu regulasi di atas kertas.
Riset Terkait
Analisis Adopsi Digital UMKM Batam 2026
Survei 450 UMKM di Batam (Q1 2026): 67% belum punya kehadiran digital terstruktur; biaya dan literasi jadi dua penghalang terbesar.
Ekosistem Logistik FTZ Batam 2025
Studi waktu tempuh dan biaya logistik UMKM ekspor: peluang efisiensi ~18% jika dokumen kepabeanan distandarkan secara digital.
Evaluasi Pilot E-Document Logistik FTZ 2026
Tindak lanjut studi 2025: 50 UMKM ekspor dalam pilot e-document Q1–Q2 2026 menunjukkan efisiensi biaya 14–16% dan waktu dokumen turun 1,8 hari.
Peta Perizinan 16 Sektor PTSP BP Batam 2026
Survei 28 pelaku usaha anggota KADIN: 64% bingung kanal OSS vs IBOSS; 71% butuh peta sektor PTSP per KBLI — rekomendasi desk navigator dan sinergi Pemko–BP Batam.
Solusi & Rekomendasi
Gabung jaringan bisnis Batam
Daftar anggota KADIN untuk akses riset, program, dan fasilitasi perizinan KPBPB.